LSI Denny JA: Suara PDIP Turun Cukup Drastis di Pemilih Muslim

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat menggelar konferensi pers menjelaskan pergeseran dukungan Pilpres di 6 kantong suara, di kantor LSI, Jakarta Timur pada Kamis, 7 Februari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat menggelar konferensi pers menjelaskan pergeseran dukungan Pilpres di 6 kantong suara, di kantor LSI, Jakarta Timur pada Kamis, 7 Februari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun cukup drastis di segmen pemilih muslim.

Baca: Prabowo - Sandiaga Adukan Deklarasi, Hasto: Akan Jadi Bumerang

Dalam kurun waktu enam bulan, LSI mencatat suara PDIP pada Agustus 2018 sebesar 23,2 persen. Lalu, pada Januari 2019, elektabilitas PDIP di kalangan pemilih muslim turun menjadi 18,4 persen. Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan, turunnya basis pemilih muslim PDIP tak terlepas dari efek pemilihan presiden dimana kubu penantang Jokowi, Prabowo Subianto didukung Ijtima' Ulama GNPF.

"Polarisasi yang cukup kuat dari awal ini yang menyebabkan segmen pemilih muslim semakin kuat mendukung partai yang dipimpin Prabowo, yaitu Gerindra. Sebaliknya, elektabilitas PDIP yang turun," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Februari 2019.

Survei LSI mencatat suara Gerindra selama enam bulan naik dari Agustus 2018 sebesar 13,8 persen dan kemudian naik menjadi 16,6 persen pada Januari 2019.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara keseluruhan, di pemilih muslim yang memiliki basis pemilih 85 persen, PDIP masih paling unggul dengan perolehan suara 18,4 persen. Kemudian di posisi runner up ada Gerindra dengan perolehan 16,6 persen. Posisi ketiga yaitu Partai Golkar dengan 11,0 persen. Posisi keempat ada PKB dengan perolehan suara 9,3 persen. Posisi kelima adalah Partai Demokrat sebanyak 5,9 persen.

Di urutan selanjutnya ada Partai Nasdem, PKS, PPP, Partai Perindo, PAN, PSI, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, PKPl. Sisanya sebesar 19,3 persen pemilih muslim belum menentukan pilihan.

Baca: Kubu Prabowo: Jawa Tengah Bukan Kandang Banteng, Tapi....

Survei ini dilakukan pada tanggal 18 - 25 Januari 2019, dengan menggunakan 1.200 responden. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tata muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini adalah 2,8 persen. Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media, dan indepth
interview untuk memperkaya analisis survei.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

59 menit lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

1 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

3 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

4 jam lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

5 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

6 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

16 jam lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 hari lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.